Itulah harapan kita semua yang mengharapkan keadilan dinegeri ini dapat ditegakan setegak-tegaknya….

Jaksa Agung Hendarman Dituding Berbohong

TEMPO Interaktif, Polisi membantah pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan pihaknya hanya mengirim surat pemberitahuan pemeriksaan sebagai tersangka dan penahanan terhadap dua jaksa yang diduga terlibat kasus penggelapan barang bukti ekstasi, Ester dan Dara. “Bohong dia itu,” ujar sumber Tempo di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya (14/4).

Menurut sumber tersebut, surat yang diajukan polisi tidak hanya pemberitahuan, melainkan juga izin pemeriksaan Ester dan Dara sebagai tersangka dan izin penahanan keduanya. Surat itu, kata dia, dikirim Direktorat Narkoba, beberapa jam sebelum penahanan keduanya. “Karena kami khawatir dia melarikan diri dan merusak barang bukti, makanya tetap kami tahan,” kata dia.

Sumber itu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak harus tunduk dengan ketentuan permohonan izin dari Jaksa Agung. Pasalnya, kata dia, ketentuan izin itu hanya berlaku bagi jaksa yang sedang dalam menjalankan tugas profesinya. “Tidak ada ketentuan dalam UU Kejaksaan yang menjelaskan tugas jaksa adalah menjual ekstasi,” tegasnya.

Bantahan dinyatakan Jaksa Agung, Herdarman Supanji kemarin. Kepada wartawan, Hendarman mengaku tidak mengeluarkan surat izin lantaran surat yang diajukan polisi hanyalah surat pemberitahuan. “Kalau hanya pemberitahuan, kenapa harus kami keluarkan izin,” kata Hendarman ketika ditemui wartawan di Istana Negara.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, surat yang dimaksud ditandatangani Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Arman Depari pada tanggal 23 April lalu. Surat bernomor B/2892/III/2009/ Dit Narkoba itu tertulis “Pemberitahuan dan ijin pemeriksaan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan”.

Kisruh inilah yang menyebabkan lepasnya Ester dan Dara dari ruang tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro. Surat permohonan perpanjangan penahanan kedua tersangka yang dikirim polisi 10 hari menjelang habisnya masa penahanan keduanya ditolak Kejaksaan Tinggi Jakarta lantaran polisi belum mengantungi izin penahanan dari Jaksa Agung.

Meski telah melepas kedua tersangka, kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Arman Depari, polisi masih terus melanjutkan proses penyidikan terhadap keduanya. Menurut rencana, berkas keduanya akan disatukan bersama dua tersangka yang lain; Zaenanto dan Ajun Inspektur Satu Irvan. “Semuanya dijadikan satu berkas,” kata Arman.

Untuk mempermudah proses penyidikkan, kata Arman, polisi mewajibkan kedua tersangka untuk melaporkan diri secara rutin setiap hari Senin dan Kamis. Arman juga membenarkan bahwa Komisi Kejaksaan telah menawarkan diri untuk memfasilitasi proses mediasi. Namun, kata dia, tawraan itu hingga kini belum disikapi polisi. “Nanti saja,” katanya.

Nama Ester dan Dara muncul dalam kasus temuan 343 butir ekstasi di Pademangan. Kasus itu bermula dari penangkapan Zaenanto yang tertangkap tangan membawa 100 butir ekstasi. Belakangan diketahui kasus ini melibatkan Irvan. Dari keterangan Irvan, polisi mengetahui bahwa barang haram itu berasal dari barang bukti ekstasi yang saat ini ditangani Ester dan Dara.

RIKY FERDIANTO
http://tempointerak tif.com/hg/ fokus/2009/ 04/15/fks, 20090415- 554,id.html

Kalau dibilang aneh, ya tentu saja aneh jika dalam sebuah negara terdapat dua lembaga yang menangani hal yang sama, atau lembaga yang bersifat melakukan check and ballance terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga negara. Tetapi hal itu terjadi dinegeri ini. Inilah beberapa lembaga yang bersifat duplikasi, dan melakukan tugas yang sama dan saling tumpang tindih.

Ø Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan Agung

Kelahiran dari lembaga pemberantasan korupsi (KPK), tidak dapat dipungkiri merupakan jawaban atas lemahnya kinerja Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus korupsi dinegeri ini. Walaupun yang menjadi model dari pembentukan KPK mungkin saja, lembaga sejenis yang ada diluar negeri. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan atas kehadiran KPK, disebabkan karena Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum yang bertugas untuk mengungkapkan tindak pidana, khususnya kejahatan korupsi, tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tidak dapat dituntaskan dengan berakhir keluarnya SP3, atau kalaupun dijatuhi hukuman, tetap saja dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan.

Kehadiran KPK membuktikan bahwa lembaga baru ini dapat memberikan kinerja yang sangat jauh diatas Kejaksaan Agung. Bahkan timbul sebuah citra bahwa, jika sebuah perkara sudah ada ditangan KPK, dapat dipastikan kalau tersangkanya tidak akan lepas dari jeratan hukum.

Ditengah-tengah prestasi KPK yang terus membumbung, Kejaksaan Agung diterpa badai dasyat, dimana salah satu Jaksa terbukti menerima suap dari pihak yang berperkara dan kebetulan kasus yang dinegosiasikan tersebut merupakan kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat, karena kerugian yang dialami negara berjumlah besar, walaupun katanya sudah dilakukan pelunasan kewajiban. Tetapi kembali lagi pada isu utamanya, yaitu yang menjadi hal terpenting adalah rasa keadilan masyarakat.

Ø Menankertrans dan BNP2TKI

Isu tenaga kerja merupakan hal yang strategis bagi semua negara didunia ini. Pengelolaan tenaga kerja yang baik, dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Walaupun sudah ada sebuah departemen khusus yang mengelola tenaga kerja yaitu menakertrans, tetapi pemerintah menyadari bahwa banyaknya masalah-masalah yang timbul didalam pengelolaan tenaga kerja membutuhkan penanganan lebih, apalagi terhadap permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada diluar negeri. Mungkin inilah yang mendasari dibentuknya sebuah lembaga negara BNP2TKI. Pada dasarnya lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan menakertrans, yaitu memberikan pelayanan kepada kaum pekerja di Indonesia, walaupun tugas BNP2TKI lebih fokus pada tenaga kerja yang ada diluar negeri. Pada prinsipnya, jika pemerintah merasa keberadaan Menakertrans sudah cukup untuk menangani persoalan tenaga kerja termasuk tenaga kerja diluar negeri, tidaklah mungkin diperlukan lembaga lain untuk mengurusi hal tersebut. Berdasarkan hipotesa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah beranggapan menaikertrans tidak maksimal dalam penanganan TKI.

Ø Makamah Agung dan Makamah Konstitusi

Kehadiran Makamah konstitusi, sama halnya dengan KPK, mungkin saja kehadirannya diinspirasikan oleh lembaga sejenis diluar negeri, tetapi tentu saja dengan beralihnya beberapa fungsi yang dimiliki oleh Makamah Agung dapat diasumsikan bahwa kehadiran Makamah konstitusi didasari oleh tidak maksimalnya kinerja makamah Agung/

Dari ketiga contoh diatas, dapat saja kita berkesimpulan bahwa lembaga yang ada terlebih dahulu, tidak maksimal dalam kinerjanya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor personilnya, dan yang paling pasti adalah senjata yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Misalnya KPK memiliki kewenangan dan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kejaksaan agung. Dan argumen lain juga menyatakan bahwa gaji yang diterima oleh pegawai KPK lebih besar ketimbang pegawai dikejaksaan agung.

Makamah konstitusi juga memiliki kekuatan yang super dibandingkan makamah agung, dimana makamah konstitusi diberikan hak untuk mengambil keputusan yang bersifat final.

Walaupun begitu, sebagai rakyat tentu saja kita menginginkan efisiensi dari lembaga negara yang ada, agar biaya yang dikeluarkan dapat dihemat dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi memang kita harus menyadari bahwa kondisi seperti ini harus dijalani, karena bangsa ini sedang dalam peralihan yang cukup sulit dijalankan. Sebagai negara yang berada dalam rezim orde baru selama 32 tahun, dimana birokrasi yang terbentuk masih solid terhadap rezim yang sudah ditumbangkan itu, menempatkan posisi sulit bagi agen-agen perubahan didalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Sebaiknya kita berpikir positif saja, biarkan ada 2 lembaga yang bersifat duplikasi tersebut, agar kedua lembaga tersebut dapat melakukan persaingan yang sehat untuk membuktikan kinerja yang lebih baik. Dengan adanya lembaga pembanding tersebut dapat dilihat, lembaga mana yang kinerjanya lebih baik. Dan kalau salah satu lembaga tersebut terlihat tidak baik, bisa saja para petingginya atau sebagian jajarannya diganti, bahkan dapat saja lembaga tersebut dibubarkan, biarlah waktu yang akan berbicara.

Ø Makamah Konstitusi vs DPR & Presiden

Lain halnya dengan ketiga pasang lembaga negara yang disebutkan diatas, dimana diantara lembaga tersebut terjadi duplikasi posisi, hubungan antara DPR beserta pemerintah dengan makamah konstitusi, belakangan ini nampak semakin banyak muncul kepermukaan. Hal ini disebabkan karena banyak undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislasi DPR beserta pemerintah dibatalkan oleh Makamah konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

Kehadiran Makamah Konstitusi sebagai lembaga superbody ini, dapat dijadikan sebagai lembaga check and ballance bagi DPR dalam membuat undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang belum dapat mengakomodasi hal-hal dasar yang termaktub didalam undang-undang dasar 1945. Mungkin saja alasan bahwa mereka bukanlah praktisi hukum atau ahli tata negara, tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan, karena sebagian besar undang-undang yang dibatalkan tersebut terlihat jelas mengandung kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi jelas sekali kalau undang-undang tersebut tidak mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan atau kelompok.

Kalau untuk ketiga pasang lembaga negara diatas rakyat tidak dapat memberikan Reward & punishment secara langsung, tetapi untuk DPR dan presiden, rakyat memiliki kesempatan untuk menunjukkan pilihannya yaitu melalui pemilihan umum. Kalau dilihat dari banyaknya undang-undang yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, dapat diambil kesimpulan bahwa rakyat telah salah dalam memilih pada pemilu 2004, jadi untuk pemilu 2009 ini jangan sampai salah pilih kembali. Jangan pilih partai yang hanya mendahulukan kepentingan golongannya saja.

Waspadalah….

Sejak diputuskannya beberapa undang-undang yang tidak pro rakyat, seperti undang-undang MA, Undang-undang pilpres, yang paling anyar dan menyulut demonstrasi mahasiswa, yaitu undang-undang BHP. Disalah satu demo yang dilakukan mahasiswa tersebut ada tindakan demonstratif dengan melempar dengan telur busuk, tanda gambar partai politik yang memiliki perwakilan di DPR periode 2004 – 2009. Cara seperti ini mungkin saja efektif untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi sebenarnya ada cara lain yang lebih tepat. Bagaimana caranya ?

Pemilu 2009, tidak lama lagi akan dilaksanakan. Sangatlah mengherankan kalau partai-partai yang memiliki perwakilan di DPR periode 2004 – 2009 melakukan tindakan-tindakan yang sangat berani, dengan mengeluarkan undang undang yang bertentangan dengan kepentingan rakyat banyak. Tentu saja undang-undang yang diputuskan oleh DPR tersebut akan mendapatkan protes dan banyak ditentang oleh para aktivis dan para mahasiswa.

Para Wakil rakyat yang masa tugasnya berakhir ada 2009 itu, tentu sudah bahwa ada cara yang dapat dilakukan masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan usaha uji undang-undang ke Makamah Konstitusi. Tetapi hal itu tentu sudah diperhitungkan oleh para legislator tersebut. Seperti undang-undang MA yang meloloskan aturan yang menyatakan bahwa pensiun Hakim Agung dirubah menjadi 70 tahun. Para legislator tersebut pasti tahu kalau proses di Makamah konstitusi membutuhkan waktu. Dan dengan mengacu kepada aturan hukum yang menyatakan bahwa sebuah undang-undang atau perubahan yang dilakukan oleh Makamah Konstitusi tidak dapat bersifat Rektroatif yaitu tidak berlaku surut, diharapkan para individu yang diuntungkan dengan ketentuan umur pensiun menjadi 70 tahun dapat memperoleh posisi dimana pada saat hasil uji undang-undang yang baru sah pada saat dibacakan, telah mendapat ketetapan hukum yang tetap akan pensiun pada umur 70 tahun.

Hal ini semuanya tidak terlepas dari kondisi yang menyuburkan sikap kolusi antara para legislator dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan agar undang-undang yang dibuat oleh para anggota DPR tersebut dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu.

sebenarnya mahasiswa ataupun rakyat yang merasa dirugikan dapat memberikan punisment terhadap para anggota DPR ataupun Partai yang mengusungnya menjadi anggota DPR, yaitu dengan mengkampanyekan kepada masyarakat luas untuk tidak memilih partai-partai yang tidak pro rakyat tersebut. Dengan melakukan hal ini, maka diharapkan pada pemilu 2009 nanti, partai-partai yang saat ini memiliki wakil di DPR, tidak mendapatkan suara atau minimal suara yang diperolehnya berkurang drastis. Dengan melakukan ini, masyarakat dapat memberikan pelajaran kepada para elit politik ditanah air, bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah memiliki kecerdasan dalam memilih. Dan tentu saja anggota DPR hasil pemilu 2009 akan bekerja lebih baik dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang.

Lantas partai mana yang dapat dipilih dan dikampanyekan untuk dipilih ?

Hal ini tidaklah susah, karena jumlah partai pada pemilu 2009 ini lebih banyak, rakyat diberikan pilihan yang lebih beragam dalam menyampaikan pilihannya. Tentu saja dalam memilih, rakyat harus teliti. Pertama yang perlu dilakukan adalah membuang partai-partai yang tidak pro rakyat dari daftar partai yang akan dipilih, yaitu partai yang memiliki perwakilan di DPR hasil pemilu 2004. Terutama partai-partai yang memaksakan kehendak untuk meloloskan undang-undang yang tidak pro rakyat. Kemudian langkah kedua adalah memilah diantara sisa partai yang ada kedalam kelompok partai yang dikenal sebagai penyelmaan kekuatan orde baru. Karena partai-partai yang merupakan penjelmaan orde baru akan cenderung melakukan tindak tanduk yang sama, yaitu membodohi rakyat dengan argumen-argumen yang tidak dapat diterima dengan akal sehat dan tidak menjujung asas keadilan serta tidak berjiwa reformasi. Setelah itu terdapat sisa partai yang dapat dipilih. Anda dapat memilih partai mana saja yang tersisa, tentu saja memperhitungkan kecocokan ideologis, visi dan misi partai serta tokoh-tokoh yang berada dibelakang partai tersebut.

Selamat memilih, jadilah pemilih cerdas, semoga pilihan yang anda lakukan dapat memberikan warna perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salam Reformasi,

Pemerintah Belum Sikapi Soal Lapindo yang

Belum Bayar Ganti Rugi
Anwar Khumaini – detikNews

(Foto: Andi Saputra/ detikcom)

Foto Terkait

Korban Lapindo Geruduk Istana

Jakarta – PT Minarak Lapindo kembali tidak menepati janji untuk membayar ganti rugi 80 persen yang
harusnya mereka bayarkan kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Padahal, Presiden SBY telah meminta Lapindo untuk segera melunasi, dan pihak Lapindo bersedia membayar lunas pada hari Senin, 1 Desember.

Menanggapi masalah ini, pemerintah terkesan tidak tegas. “Saya belum bisa komentar soal itu,” ujar Mensesneg Hatta Rajasa usai mengikuti pembekalan kepada peserta kursus Lemhanas ke-42 oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Hatta tetap meminta agar Perpres soal Lapindo harus tetap dijalankan. Sehingga masyarakat korban lumpur bisa memperoleh kepastian akan nasib mereka. “Harus ada juga pembicaraan,” imbuh pria berambut perak ini.

Presiden, lanjut Hatta, telah mendelegasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Mensos Bahtiar Chamsyah untuk melakukan penyelesaian tentang masalah ini dengan warga. “Tentu merujuk kepada perpres,” ujarnya.

Apakah akan ada jadwal ulang tentang pembayaran ganti rugi warga yang telat ini?
“Itu kan bisa saja dibicarakan. Pasti ada jalan keluar sepanjang ada alasan,” tambahnya.

Apakah adil, rakyat harus bernegosiasi sendiri dengan Lapindo? “Di situ kan ada Pak Joko
(Menteri PU),” pungkasnya.

(anw/gah)

Mendengar Bang Akbar Tandjung memberikan pengarahan sebagai nara sumber tentang strategi menghadapi pemilu, memberikan penyegaran yang sangat luar biasa bagi pengetahuan. Suara yang datar dan tidak memperlihatkan emosi yang meledak-ledak, sangat berlawanan dengan ciri khas dari orang yang berasal dari daerah sumatera.  Hal ini tentu saja memperlihatkan pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi.

Penjabaran kondisi dari pemilu ke pemilu, membuat mata terbuka, tentang kondisi perpolitik Indonesia dari masa kemasa. Walaupun Bung Akbar berasal dari Partai yang merupakan penguasa orde baru yang mencengkram kekuasan negeri ini selama 32 tahun, tapi tidak bisa disangkal bahwa Bang Akbarlah yang telah berhasil melakukan Repositioning dari Partai Golongan Karya, dari partai penguasa yang semena-mena menjadi Partai yang paling demokratis diantara partai yang ada pada pemilu 2004.

Dengan melakukan konvensi untuk pemilihan calon presiden dari partai golongan karya, dimana memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh kader bangsa ini untuk dapat mengajukan diri sebagai peserta konvensi, dimana pemenang konvensi akan dicalonkan menjadi capres dari golongan karya.

Walaupun wiranto yang diusung golongan karya kalah dalam pemilihan presiden 2004, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa konvesi dan iklim demokrasi yang dibentuk oleh Bang Akbar pada saat itu, dapat mendongkrak perolehan suara partai golongan karya menjadi pemenang. kekalahan pada pemilihan presiden tentu saja tidak terlepas dari pecahnya suara golongan karya, mengikuti lokomotif Jusuf Kalla. dan yang pasti, sebagian besar dana dari penyandang dana partai golongan karya juga mengikuti mendorong keberhasilan SBY menjadi Pemenang,

Politik memang tidak bisa ditebak, kekalahan Wiranto dalam pemilihan presiden memberikan dampak lanjutan atas karier Akbar Tandjung. hasil karya yang ditanamnya dalam merepositioning partai golkar yang membuahkan kemenangan golkar di kursi parlemen, tidak dapat dipetik olehnya. JK, yang berhasil mengalahkan Bang Akbar dalam pemilihan pucuk pimpinan Golongan karya, mendapatkan buah perjuangan Akbar.

Sebagai seorang politisi ulung, tentu saja Akbar tidak akan menyerah kalah. setelah pemilu 2004, akbar lebih banyak berdiam diri, tentu saja bukannya tidak ada maksud dan tujuannya. hal ini mungkin saja dilakukan untuk melindungi kader-kader partai golkar yang masih loyal kepadanya. karena tidak bisa dipungkiri, bahwa sikapnya yang demokratis menyebabkan Akbar banyak disenangi dan dibanggakan oleh kader partai pohon beringin ini.

Tetapi mungkin Allah berkehendak lain, mungkin saja ALLAH mengembalikan positioning partai golongan karya sebagai partai penguasa yang tidak demokratis. agar pembersihan negara ini lebih dapat dilaksanakan.

Bang Akbar sebagai seorang pejuang, seharusnya dapat memajukan diri menjadi calon presiden, tentu saja tidak menggunakan partai golongan karya sebagai kendaraannya. karena partai itu sekarang dikuasi oleh JK, dan kemungkinan besar JK tidak akan memberikan kesempatan kepada Akbar.

Inilah saatnya Akbar membuktikan pada dunia, bahwa Akbar sebagai seorang pejuang, dapat melangkah tanpa dukungan partai golongan karya. Akbar bisa melakukan gerakan mencari dukungan kepada rakyat indonesia melalui partai-partai lain.

Silahkan Bang Akbar, Majulah, perjuangkan demokrasi yang telah kau rintis di partai golongan karya. dan tentu saja perjuangkanlah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. mungkin inilah yang harus dibuktikan Bung Akbar, yaitu komitmen untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, termasuk korupsi yang terjadi selama 32 tahun Partai Golongan Karya berkuasa.

Sanggupkah Bung Akbar,

bagaimana pendapat anda

Kalau berbicara tentang budaya bangsa indonesia, ada banyak pendapat yang menyesalkan historikal bangsa ini yang dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Pendapat itu membandingkan kondisi Bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa sekitar kita yang dijajah oleh Inggris, seperti Malaysia dan Singapura.

Belanda menjajah Bangsa ini, dengan cara yang sangat tidak etis, yaitu membiarkan bangsa ini bodoh dan malas, sementara kekayaan buminya dikeruk habis. Sedangkan Inggris sebagai negara agresor, selain mengeruk kekayaan alam, juga memberikan kesempatan pendidikan kepada bangsa yang dijajahnya. Dan satu lagi yang menjadi kelebihan dari bangsa yang dijajah oleh inggris adalah, bahasa. Bahasa inggris menjadi bahasa pergaulan internasional sedangkan bahasa belanda tidak. Dampak dari hal ini adalah bangsa yang dijajah oleh inggris mendapatkan warisan bahasa inggris sebagai bahasa nasionalnya, selain bahasa yang berasal dari negara jajahan.

Belanda selalu dijadikan kambing hitam atas rusaknya budaya bangsa Indonesia. Padahal generasi yang ada sekarang, sebagian besar tidaklah merasakan penjajahan yang dilakukan oleh belanda. Ambil contoh, tokoh-tokoh negara yang sekarang berumur 60 sampai 70 tahun, berarti merupakan kelahiran antara tahun 1938 sampai 1948, dimana masa penjajahan belanda yang dirasakannya hanyalah selama kurang dari 3 tahun saja. Jadi tidak ada alasan untuk tetap membebankan kesalahan tersebut kepada belanda.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa, walaupun generasi sekarang ini tidak merasakan penjajahan belanda, tetapi pola hidup dan tingkah laku yang diturunkan dari para tetua, tetap menghantui Sikap Hidup dari bangsa ini. Terserahlah apapun pendapat dan argumennya.

Belanda terkenal dengan strategi devide et imperanya, yaitu politik adu domba dan pecah belah. Ternyata politik tersebut tidak hanya memiliki sisi negatif, bahkan saat inipun sering dilakukan oleh para praktisi, baik praktisi politik, maupun didalam keseharian kita, baik dipekerjaan maupun di organisasi. Politik pecah belah yang ditujukan untuk menghancurkan individu, sedangkan Adu domba ditujukan untuk melihat dengan jelas siapa kawan- dan siapa lawan.

Coba deh berkaca pada diri sendiri, apakah kita pernah dan sering melakukan politik adu domba dan pecah belah ini, dan merasakan keuntungan atas posisi yang kita miliki dan pertahankan sampai saat ini.

Pecahnya PKB, apakah memang pecah sendiri ? atau karena adanya politik pecah belah ini ?

Pecahnya Golongan karya menjadi beberapa Partai, apakah hasil politik pecah belah, atau ambisi ?

Pecahnya PDIP dan PPP apakah  juga disebabkan oleh hal yang sama ?

Who Knows ?

Jadi sebenarnya kita sebagai bangsa tidak perlu mencari kambing hitam atas, kegagalan atau ketidak berhasilan bangsa ini untuk lebih mendunia lagi. Sebaiknya kita bersatu, menyingsingkan baju, mencari musuh bersama untuk dilawan, yaitu kemiskinan dan kemelaratan serta ketidak adilan. Kalau itu dapat dilakukan, niscaya bangsa ini akan menjadi nomor satu didunia. Itu jugalah yang memperkuat perjuangan Saddam Husein dalam melawan Amerika, yaitu menciptakan musuh bersama bagi bangsanya, sehingga semuanya bersatu.

Dalam pilkada di DKI, pemilihan Gubernur DKI, Adang  yang dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengalami kekalahan juga disebabkan karena adanya gerakan untuk memposisikan PKS menjadi musuh bersama, (mungkin). Entah apa alasannya kita tidak terinformasikan dengan baik, maklum namanya juga politik tingkat tinggi.

Jadi siapa neh yang harus kita jadikan musuh bersama ? gimana kalau amerika aja, mumpung mereka dalam kondisi krisis ekonomi, berani ?

Ya ndak berani dong…. ?

Kemelut di tubuh PKB terus berlanjut, seiring dengan berlanjutnya proses Pemilu 2009. kedua kubu menyerahkan daftar calon legislatif kepada KPU, tentu saja daftar yang berasal dari Cak Imin yang akan diterima dan diproses oleh KPU. Hal ini sebenarnya menyangkut kepada suatu grand skenario yang telah disiapkan untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan oleh kelompok Penguasa.

Kekuatan Gus Dus yang dapat menguncangkan Jagat kekuasaan di negeri ini, tidak akan diberikan kesempatan 2 kali. Lolosnya Gus Dus sebagai presiden pada tahun 1999, merupakan suatu kekalahan bagi sang penguasa. Oleh karena itulah dijalankan skenario penggulingan Gus Dur dan digantikan oleh Megawati.

Kekhawatiran terhadap figur Gus Dur, menyebabkan penguasa melakukan skenario lain pada Pemilu tahun 2004, yaitu dengan mengangkat isu masalah kesehatan sebagai alasan untuk menganjal pencalonan Gus Dur.

Karena adanya lembaga Makamah Konstitusi, maka cara yang pernah ditempuh pada pemilu sebelumnya, tidaklah dapat dilakukan. Oleh karena itulah dibuatkan suatu skenario baru untuk menjegal Gus Dus dari Bursa calon Presiden, yaitu dengan melakukan pengembosan dari dalam. Entah bagaimana caranya, hingga bisa terjadi perselisihan antara Gus Dus dan Cak Imin. Apakah memang murni perselisihan, atau karena adanya invisible hand yang bekerja disini.

Keinginan yang akan dicapai adalah, bagaimana agar kekuatan Gus Dur dapat dikuasai dan dimanfaatkan bagi kepentingan penguasa tersebut. Cak Imin yang sudah dikuasai, diharapkan dapat bergabung kedalam Koalisi penguasa, sehingga dapat dilakukan penggalangan kekuasaan untuk menjaga kestabilan politik di parlemen, tentu saja dengan imbalan, jatah kursi dikabinet yang akan dibentuk dari hasil pemilu 2009.

Kondisi saat ini, memang disengaja, yaitu dimana tidak diputuskan secara pasti, bahwa PKB Gus Dur masih ada harapan untuk memenangkan perebutan kekuasan di dalam internal Partai tersebut. Dengan mengundang kedua kubu pada saat pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2009. situasi dan Image yang dibentuk adalah bahwa kalau PKB Gus Dur masih ada kesempatan untuk mengikuti Pemilu 2009. Padahal keputusannya sudah final, yaitu Gus Dur tidak boleh mengikuti pemilu 2009, baik legislatif maupun pemilihan presiden.

Kelompok Gus Dur dipermainkan dengan jurus main layangan, yaitu tarik ulur. Dengan jurus ini, diharapkan Gus Dur menjadi kelompok yang termarjinalisasi dari politik di Indonesia. Menjadi kelompok yang tidak ada kekuatan di institusi politik dinegara ini.

Mungkin saja terpilihnya Mahfud Md sebagai Ketua Makamah Konstitusi juga merupakan salah satu trik yang dilakukan untuk memberikan harapan kepada Gus Dur untuk tetap dipermainkan seperti layangan.

Mengapa Gus Dur Harus disingkirkan ?

Karena ternyata Gus Dur mengetahui secara jelas, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dinegeri ini, untuk membabat kekuasan korup yang sudah berjalan 32 tahun dimasa orde baru. Pada saat menjadi presiden, Gus Dur melakukan langkah-langkah yang sangat tepat diantaranya :

• Memisahkan kekuasaan Menhankam menjadi Menteri Pertahanan dan Menkopolkam
• Menempatkan Non Militer di posisi Menteri Pertahanan yaitu Mahfud MD.
• Memisahkan Kepolisian dari TNI, melemahkan posisi Panglima TNI karena Polri langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
• Mengurangi jatah kursi TNI di legislatif, dari 75 menjadi 38.
• Pembubaran Bakorstanas.
• Pembubaran Partai Golkar dalam maklumatnya sebagai presiden.
• Menaikan gaji pegawai negeri.

Masih banyak lagi, langkah-langkah yang telah dilakukan Gus Dus yang membuat gerah para penguasa.

Oleh karena itulah, Gus Dur tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jangankan menjadi presiden, menjadi calonpun tidak akan pernah lagi diberikan kesempatan.

Siapa yang memiliki Skenario ini ?

Kalau dilihat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Gus dur, Jelaslah siapa yang menyusun skenarionya, yaitu kelompok orde baru yang dirugikan oleh keputusan-keputusan Gus Dus pada saat menjadi presiden.

Opsi yang dapat dipilih oleh Gus Dur adalah sebagai berikut :

1. Tetap mendukung PKB Cak Imin dalam Pemilu 2009.
2. Memilih Gol Put
3. Mengalihkan dukungannya ke Partai Lain

Penjelasannya :

Kalau yang dipilih adalah tetap mendukung PKB Cak Imin dalam Pemilu 2009, maka kelompok penguasa kembali memenangkan skenarionya. Karena dengan jumlah suara yang cukup yang diraih PKB, akan membantu kelompok penguasa ini untuk menguasai kekuatan di Parlemen.

Memilih Golput pun, akan tetap menguntungkan kelompok penguasa. Karena dengan banyaknya Golput karena pilihan Gus Dur yang diikuti oleh pendukungnya, akan mengurangi jumlah BBP yang diperlukan untuk terpilihnya anggota DPR, yang akibatnya kelompok penguasa akan lebih mudah untuk menempatkan anggota legislatifnya

Opsi ketiga ini, adalah keputusan yang sangat tidak diharapkan oleh penguasa, yaitu Gus Dur mengalihkan dukungan ke partai lain, dan yang pasti adalah partai yang merupakan kelompok yang berseberangan dengan kelompok penguasa.

Dari ketiga Opsi tersebut, yang paling baik adalah opsi nomor 3. Gus Dur harus segera mengalihkan dukungannya kepada partai lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menambahkan beberapa calon legislatif PKB Gus Dur pada daftar Caleg yang dimiliki oleh Partai yang didukungnya. Saat ini, masih bisa dilakukan, karena KPU memberikan kesempatan melakukan perubahan daftar calon legislatif sampai awal september 2009.

Partai mana yang bisa dipilih ?

Dari semua partai yang ada, Kelompok Gus Dur harus memperhatikan kemungkinan yang terbaik untuk mengalirkan dukungan. Jangan sampai melakukan kesalahan memberikan dukungan kepada partai yang merupakan jelmaan dari kekuasaan lama.

Pilihan yang paling tepat adalah PKS dan PAN. Kalaupun kelompok Gus Dur merasa tidak bisa bergabung dengan kedua partai tersebut, masih banyak partai-partai baru yang mungkin dapat dipilih oleh Gus Dur. Tentu yang harus diperhatikan adalah bahwa partai tersebut tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan yang tengah berbenah kembali.

Jadi pilih partai mana Gus ?

Muktamar kedua Partai Persatuan Pembangunan ke II di Hotel Horison, ancol pada agustus 1989, menetapkan formatur yang terdiri dari 7 orang. HJ. Naro yang pada waktu merupakan Ketua Umum Partai yang berlambang bintang itu, masuk kedalam formatur tetapi dengan kekuatan 6 melawan 1. Naro ditinggalkan oleh kadernya sendiri, baik yang berasal dari NU maupun dari MI yang merupakan organisasi sang ketua umum.

Hasil formatur menetapkan Ismail Hasan Metareum menjadi Ketua Umum menggantikan HJ. Naro. Kekalahan itu sebenarnya sudah diprediksi 1 tahun sebelum pelaksanaan Muktamar tersebut. Naro memiliki dosa politik terhadap penguasa orde baru, dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR tahun 1988. hal itu dianggap merusak tatanan yang sudah baku, pada saat itu, dimana wakil presiden akan ditentukan oleh Soeharto dengan cara menginformasikan hal itu kepada panitia 7 dari Golongan Karya, organisasi politik yang tidak mau disebut Partai politik dan mencengkram kekuasaan politik pada saat itu.

Cara yang dilakukan oleh penguasa orde baru adalah dengan menggerogoti lawan politik dengan cara adu domba didalam internal partai lawannya. Hal yang sama juga dilakukan pada Partai Demokrasi Indonesia, yang juga merupakan partai politik hiasan demokrasi Indonesia waktu itu.

Teknik adu domba ini, mungkin dipelajari dari warisan pemerintahan penjajah belanda yang disebut devide et impera. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto dengan 3 Jalurnya, ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya atau jalur ABG, menerapkan teknik adu domba ini untuk mengkerdilkan PPP dan PDI.

Entah sama atau tidak, fenomena itu terjadi kembali pada masa reformasi ini, yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  Kubu Muhaimin melakukan mbalelo terhadap kepemimpinan Gus Dur. Cakar-cakaran antara Gus Dus dan Cak Imin berlangsung seru, sampai pada saat gong pertanda dimulainya pemilu 2009. perebutan amplop nomor urut di KPU, sampai akhirnya KPU hanya mau menerima caleg dari kubu cak imin, memperlihatkan bahwa pemerintah dalam hal ini KPU, berpihak kepada kubu Cak Imin dengan 1001 argumen yang  dibuat, agar keputusan tersebut dapat dipahami oleh 2 pihak yang bertikai.

Apa alasannya menjegal Gus Dur ?

Walaupun mengalami hambatan fisik, Gus Dur memiliki kharisma yang kuat untuk menjadi Calon Presiden pada Pemilu 2009. Dengan dukungan PKB yang solid, dikhawatirkan sang kiai bisa berhasil menjadi presiden. Daya pikir Kiai ini luar biasa, walaupun kadang-kadang agak nyeleneh dalam berkomentar. Ide-ide yang disampaikannya seringkali keluar dari tatanan yang ada dan melompat jauh kedepan, sebelum pihak lain memikirkannya.

Alasan lainnya ?

Kekuatiran kelompok lanjutan orde baru, baik yang masih bernaung di Partai  Golongan Karya, atau kader partai itu yang sudah pindah dan membentuk Partai lain.

Kekuatiran Apa ?

Kekuatiran, kalau Gus Dur jadi presiden, keputusan pertama yang akan dilakukan Gus Dur adalah membubarkan Partai Golongan Karya.  Hal ini pernah disampaikan sang Kiai pada saat menjabat sebagai Presiden yang dipilih dalam sidang umum MPR tahun 1999. Gus Dur yang saat itu berseteru dengan DPR tentang kasus Buloggate yang diangkat oleh Golongan Karya akhirnya mengeluarkan Maklumat yang isinya membubarkan DPR/MPR, dan membubarkan Partai Golongan Karya.

Mengapa Membubarkan Partai Golongan Karya ?

Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Kiai yang satu ini, walaupun mengalami kendala dalam penglihatan kedua matanya, tetapi ternyata Mata Hatinya lebih cemerlang dibandingkan dengan seluruh mata elit politik yang ada. Beliau mengetahui bahwa, Partai Golongan karya tetap akan berusaha menjaga eksistensi Partainya dengan melakukan segala cara.  Partai ini memiliki kader-kader yang piawai dalam bersilat lidah dan bermanuver melalui loby-loby politik untuk memenangkan kepentingannya. Yaitu usaha untuk mengamankan dosa-dosa baik secara ekonomi, dengan mengamankan korupsi selama 32 tahun, maupun dosa politik yang telah menipu rakyat Indonesia selama bertahun-tahun, dengan pesta demokrasi yang palsu.

Benar atau tidaknya bahwa Cak Imin mbalelo disebabkan politik adu domba yang dilakukan pemerintah SBY-JK dapat dilihat pada saat pencalonan presiden. Kalau PKB Cak Imin mendukung SBY JK sebagai Presiden dan Wakil presiden pada pemilihan presiden pada PEMILU 2009 nanti, kita dapat menyimpulkan sendiri. Semoga hal itu tidak benar. Amin..

Anda tahu yang dimaksud. Jadi walaupun anda adalah kader PKB yang setia, anda harus tentukan setia pada siapa, kepada Gus Dur, Cak Imin, Ideologi Partai atau Hati Nurani anda sendiri. Tentukan pilihan anda, untuk pemilu legislatif, anda sebagai kader dan simpatisan PKB bisa saja tetap memilih PKB dan Caleg-caleg PKB untuk duduk di DPR dan DPRD. Tetapi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kalau secara organisasi Cak Imin mendukung salah satu kandidat, sebaiknya anda pikirkan lagi dan timbang-timbang lebih panjang.

Jangan beri kesempatan pada praktek-praktek adu domba ala orde baru berkembang lagi, jangan pilih partai dan capres yang merupakan representasi orde baru. Karena orde baru mensengsarakan kita bertahun-tahun dengan hutang luar negeri yang besar, dan sekarang datang kembali bak seorang pahlawan.

Anda tentukan sendiri pendapat anda, ini hanya salah satu perpektif yang perlu dipertimbangkan.

Merdeka, Merdeka, Merdeka, Sekali Merdeka, tetap belum Merdeka, karena penjajah dari negeri sendiri melakukan politik penjajah juga.

Partai golongan karya sudah mendeklarasikan calon presiden yang akan diusung oleh partai beringin itu yaitu : Jusuf Kalla, Surya Paloh, Aburizal Bakrie, Sri Sultan Hamengkuwono X, Agung Laksono, Syamsul Muarif dan Priyo Budi Santoso. Siapa yang paling pantas diantara 7 tokoh utama Partai penguasa itu. Mari kita bahas satu persatu :

1. Yusuf Kalla à telah diberikan kesempatan untuk menjadi Wakil presiden periode 2004 sampai 2009, terlihat sangat dominan dalam kepemerintahan SBY-JK, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, mulai dari pengangkatan menteri, sampai keputusan pemerintahan dalam konversi energi dan menaikan harga BBM. JK tidak layak untuk dipilih kembali, karena tokoh ini memperlihatkan feodalisme dari pelaksanaan partainya, melindungi kadernya yang dituduh korupsi dan menyingkirkan kader partainya yang bersuara vokal. Sikapnya yang merendahkan orang lain dalam penganalisaan dan melindungi kepentingan keputusan yang diambil, mengurangi nilai yang perolehnya. Walaupun hasil pelaksanaan pemerintahan SBY-JK digembar-gemborkan sudah berhasil, tetapi dari segi penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi, belumlah maksimal, jadi tokoh ini dengan segala hormat harus diturunkan dari daftar capres dan cawapres yang akan diusung partai beringin ini.

2. Surya Paloh à Cara berbicara yang berapi-api, dan selalu bersikap memberikan motivasi positif bagi kader-kadernya. Sering berbicara tanpa teks dan terlihat dekat dengan kalangan bawah partainya. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan sering terlihat mengandung idealisme yang baik untuk kemajuan bangsa negara ini. Oleh karena itu, tokoh ini pantas diberi kesempatan untuk membuktikan ide-ide pikirannya bagi kemajuan bangsa. Yang jadi masalah adalah, apakah beliau mau untuk maju kedepan untuk menyumbangkan baktinya bagi negara ini.

3. Aburizal Bakrie à Tokoh yang merupakan orang paling kaya dinegeri ini, bukanlah tokoh yang bisa dimajukan menjadi presiden maupun calon wakil presiden. Karena berlarut-larutnya kasus Lapindo, dan prestasinya sebagai menteri tidaklah termasuk suatu prestasi yang bagus. Eksistensinya sebagai seorang tokoh politik, tidaklah ditunjang oleh pokok-pokok pikiran yang baik ataupun strategi yang baik. Tugasnya dalam tim sukses SBY-JK yang hanya sebagai penyandang dana menyebabkan tokoh ini tidak pantas dimasukan dalam daftar pilihan rakyat. Memasukan namanya sebagai calon presiden dan wakil presiden, hanyalah sebagai perhargaan yang diberikan sebagai imbalan dari sumbangan dana yang sudah dan akan diberikannya.

4. Sri Sultan Hamengkuwono X à Walaupun masuk kedalam tokoh reformasi tahun 1998, tetapi Sri Sultan yang merupakan lambang dari Budaya Feodalisme Jawa, menyebabkan tokoh ini tidak begitu cocok untuk diangkat sebagai calon wakil presiden, ataupun presiden. Karena sebagai seorang jawa tulen yang didik dengan budaya premodialisme dari masa kecil, menyebabkan tokoh ini tidak begitu cocok untuk menjadi pemimpin pada masa yang membutuhkan pemimpin yang agresif dan revolusioner. Budaya “Mikul duwur, medem Jero”, merupakan salah satu hambatan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan dilakukan oleh pejabat-pejabat dimasa lalu. Jadi nama ini dicoret saja dari daftar.

5. Agung Laksono à Ketua DPR periode 2004 s/d 2009 ini, masih lebih mementingkan kepentingan Partainya dibandingkan kepentingan negara. Hal ini terlihat bahwa hasil kerja lembaga yang dipimpinnya, yang berupa undang-undang banyak yang di anulir oleh Makamah Konstitusi. Korupsi masih banyak terjadi dimasa kepemimpinannya. Dan ketokohannya belum cukup untuk meraup suara rakyat.

6. Syamsul Muarif à nama ini hanya sebagai media untuk memperlihatkan bahwa golongan karya memiliki tokoh yang banyak, dan hanya sebagai pelengkap saja.

7. Priyo Budi Santoso à sebagai pemimpin salah satu organisasi sayap Golongan karya, dan jabatan sebagai ketua fraksi di DPR, sempat kita terpukau oleh gebrakan awalnya yang katanya akan menjadikan kelompok fraksi golongan karya sebagai fraksi oposisi terhadap kebijaksanaan pemerintah yang merugikan rakyat. Ternyata itu hanyalah manuver politik untuk meningkatkan popularitasnya. Atau mungkin juga langkahnya itu dipatahkan oleh sang ketua Umum. Terlihat sekali, bahwa tokoh ini merupakan salah satu “decision maker” dan merupakan “player” dari keputusan-keputusan yang strategis ambil oleh golongan karya. Kelincahannya dalam bermanuver, seperti gagasan berkerja sama dengan PDI-P dalam pemilu 2009, menyebabkan tokoh ini pantas untuk dilirik.

Kesimpulan : dari hal diatas dapat diambil kesimpulan dari 7 tokoh yang diusung golongan karya, hanya 2 tokoh yang pantas dipanggungkan, yaitu Surya Paloh dan Priyo Budi Santoso.

Jadi kalau Golongan Karya bisa meraih suara lebih dari 20 %, sebaiknya Golongan karya mengusung kedua tokoh ini menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Surya Paloh for Presiden dan Priyo Budi Santoso sebagai Wakil Presiden.

Pasangan SP dan PBS, kalau ikut cara-cara singkatan nama yang dilakukan saat ini.

HIDUP SP dan PBS,

Pilihlah SP dan PBS for presiden dan Wakil Presiden.